Ini Rekomendasi Rakernas PWILS I Kepada Pemerintah Dan MUI

Perjuangan Wali Songo Indonesia (PWI) bersama Laskar Sabilillah (LS) sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, Kabupaten Tangerang, pada Sabtu (30/11). Dalam Rakernas yang berlangsung hingga malam hari, organisasi ini mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Republik Indonesia.

Rakernas yang mengusung semangat perjuangan Wali Songo dan cita-cita menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menghasilkan delapan rekomendasi utama untuk pemerintah dan tiga rekomendasi untuk MUI.

Untuk MUI, PWI LS merekomendasikan:

1. Melakukan kajian dan ijtima ulama untuk menolak penisbatan Klan Ba’alwi atau habaib sebagai dzuriyyah Rasulullah Muhammad SAW.
2. Mengeluarkan fatwa yang menyatakan penisbatan tersebut tidak memiliki dasar serta mengkaji ulang ajaran-ajaran yang dinilai menyimpang.
3. Berkolaborasi dengan akademisi untuk penelitian ilmiah tentang nasab habaib terhadap Rasulullah SAW.

Sementara itu, untuk Pemerintah RI, PWI LS mengajukan rekomendasi berikut:

1. Menjamin kebebasan dakwah PWI LS di seluruh wilayah NKRI.
2. Mengambil tindakan hukum terhadap kelompok atau organisasi yang dianggap membelokkan sejarah atau memalsukan situs makam bersejarah.
3. Mengamankan dan melindungi kegiatan PWI LS di berbagai wilayah Indonesia.
4. Mewajibkan tes DNA bagi pihak yang mengklaim sebagai dzuriyyah Nabi Muhammad SAW.
5. Memasukkan sejarah Nusantara sebagai kurikulum wajib di sekolah dasar dan menengah.
6. Mendukung upaya pencegahan radikalisme serta menjaga ideologi Pancasila.

PWI LS menegaskan komitmennya untuk melestarikan ajaran Wali Songo dan menjaga keutuhan NKRI. “Kami akan terus berjuang demi tegaknya nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dan menciptakan Indonesia yang damai, adil, dan tentram,” ungkap pimpinan sidang Rakernas dalam pernyataan penutupnya.

Acara Rakernas ini diakhiri dengan deklarasi dukungan penuh terhadap Pancasila dan NKRI sebagai harga mati. Dari Tangerang, Banten, tim kami melaporkan.